#

Karang Taruna Dorong Pemda Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir

 

Kab.Bekasi- Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, seperti Muara Gembong,Kabupaten Bekasi menjadi perhatian serius Karang Taruna.

Pasalnya, hingga saat ini laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Muara Gembong terlihat stagnan atau jalan ditempat. Menyusul kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bekasi dalam memajukan ekonomi masyarakat yang ada didaerah tersebut.

Rian Hafiz Fauzi,Ketua Karang Taruna Kecamatan Muara Gembong kepada radarberingin.net, Jum’at(16/10/2020) mengatakan, Muara Gembong yang memiliki potensi wisata hutan mangroove dan hasil laut serta tambaknya, sampai saat ini belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat setempat.

BACA JUGA  Ditinggal Mudik, 1 Unit Rumah Nyaris Ludes Dilalap Sijago Merah

“Kurangnya perhatian pemerintah daerah, penyebab lambatnya laju perekonomian masyarakat. Sekalipun ada,perhatian tersebut hanya sebatas ceremoni tanpa ada kelanjutan,” ucapnya.

Menurut Rian, ditinjau dari hasil perikanan dan destinasi wisata yang ada, sudah semestinya laju perekonomian masyarakat Muara Gembong bisa sejajar dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi ini.

Namun sayang, hal itu sampai saat ini belum bisa dirasakan. Padahal, jika pemerintah daerah bisa serius membangun perekonomian masyarakat yang ada di pesisir itu, tidak menutup kemungkinan laju perekonomian akan berkembang pesat.

BACA JUGA  Timbulkan Polusi Dan Kemacetan, Mobilitas Truk Pengangkut Tanah Di Keluhkan Warga

“Andai saja pemerintah sedikit memberikan perhatiannya, mungkin masyarakat Muara Gembong yang sebagian berprofesi sebagai petani tambak dan nelayan, tidak sampai menjual hasil tambak dan lautnya ke Jakarta,” tuturnya.

Ia menjelaskan, adapun para petani tambak dan nelayan menjual hasil tambak dan tangkapan ikannya ke Jakarta, dikarenakan tidak tersedianya Tempat Pelelangan Ikan(TPI). Sekalipun ada, menurut Ryan TPI tersebut saat ini sudah tidak berfungsi lagi, dan dijadikan tempat bersandar perahu para nelayan.

BACA JUGA  Ketua MKGR Tekankan Perempuan Ikut Berperan Dalam Penerapan Protokol CHSE

“Makanya kita berharap pemerintah daerah bisa mengembalikan fungsi TPI itu, kalau perlu dijadikan sebagai salah satu BUMD dalam bidang usaha perikanan, seperti BBWM dan PDAM yang bergerak dalam bidang pertambangan dan air bersih,” pungkasnya.(jae)