#

PABPDSI Dan FBPD Desak Gubernur Jabar Dan Mendagri Bertindak Cepat Dan Tepat Menyikapi Soal Kekosongan Pimpinan Pemkab Bekasi

BEKASI – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan Forum BPD Kabupaten Bekasi, mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera menunjuk Bupati Bekasi Definitive.

Hal itu disampaikan Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, H Karno,S.Pd menyusul pasca meninggalnya Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, pada Minggu (11/7/2021) kemarin.

Alasan desakan tersebut, H Karno mengaku sangat prihatin atas vakumnya kekuasaan ( Vacuum of Power ) yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

BACA JUGA  PAC Partai Demokrat Setu Tolak KLB Dan Ajak Kader Selamatkan Partai

“Kami sangat prihatin dengan kondisi Kabupaten Bekasi saat ini, terlebih pasca meninggalnya H Eka Supri Atmaja sebagai Bupati Bekasi pada hari minggu kemarin. Otomatis kekuasaan di Kabupaten Bekasi kosong dan akan berdampak terhadap semua kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat,” kata H Karno,S.Pd, Selasa (13/7/2021).

Dengan kosongnya jabatan Bupati, Wakil Bupati Bekasi dan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai penyelenggara daerah, menurut H Karno hal itu bisa merugikan masyarakat. Dan hal ini pertama kali terjadi sepanjang berdirinya Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA  Pantau Titik Banjir Dan Evakuasi Warga, Kades Ciledug Terjunkan Dua Unit Perahu Karet

“Untuk itu, kami mendesak agar Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera mengambil sikap dan tepat dalam menyelesaikan tugas pimpinan di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Sebagai Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi dan sebagai Wakil Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Jawa Barat serta Wakil Sekretaris PABPDSI Pusat, H Karno mengaku dirnya banyak menerima aduan dari masyarakat terkait kosongnya jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda di wilayahnya.

BACA JUGA  P2WKSS Akan Segera Bergulir Di Desa Kertarahayu

Terlebih dimasa diberlakukannya PPKM Darurat saat ini, yang berimbas langsung dan menyengsarakan perekonomian masyarakat menengah kebawah. Masyarakat sangat membutuhkan peranan pemerintah daerah yang mampu menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Intinya, sebagai masyarakat dan mewakili masyarakat. Kami minta agar Gubernur Jabar dan Mendagri secepatnya menetapkan Bupati Bekasi definitive yang berintegritas,” pungkasnya.(JAE)