#
Daerah  

Diduga Lakukan Pembiaran, Walikota Dan Dishub Kota Bekasi Diminta Ikut Tanggung Jawab Atas Kecelakaan KA

KOTA BEKASI,radarberingin.net – Kecelakaan Kereta Api yang terjadi pada Senin( 27/4/2026) malam di perlintasan KA Ampera, Bekasi Timur yang merenggut belasan korban meninggal dunia dan puluhan korban lainnya mengalami luka-luka menjadi tranding topic.

Dibalik kecelakaan tersebut, aktifis muda Bekasi menuding Walikota Bekasi dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi harus ikut bertanggung jawab atas kecelakan yang merenggut belasan nyawa manusia.

Menurut Koodinator Gerakan Warga dan Anak Muda (GERAM) Bekasi,Yasser MK, mengatakan bahwa kecelakaan itu karena adanya kelalaian dan pembiaran oleh Walikota Bekasi dan Dishub Kota Bekasi atas tidak di pasangnya palang pintu di perlintasan rel Kereta Api di Bulak Kapal dan Ampera, Bekasi Timur.

BACA JUGA  Proyek Pembangunan Pintu Air Di RW 08 Bekasi Jaya Dipertanyakan
Foto : Koordinator Geram Yasser MK (tengah)

Dirinya mengaku sering memberikan masukan kepada Dinas perhubungan Kota Bekasi dan sempat menyarankan kepada Walikota Bekasi untuk memasang palang pintu kereta api di perlintasan kereta bulak kapal dan Ampera.

“Dinas perhubungan Kota Bekasi dan Walikota Bekasi lagi-lagi kurang merespon masukan dari kami. Padahal kita sama-sama tahu, bahwa pentingnya diadakan palang pintu di perlintasan kereta api bulak kapal dan Ampera untuk antisipasi kecelakaan yang kita tidak inginkan seperti saat ini,” kata Yasser dalam rilisnya yang dikirim keredaksi radarberingin.net, Selasa(28/4/2026).

BACA JUGA  Dukung Suksesnya TMMD Ke-111 Kodim 1010/Tapin, Satgas TMMD Terjunkan Alat Berat

Ia menegaskan, boleh saja menggunakan kewenangan dan kebijakan dalam mengelola keuangan, tapi aspirasi dari kaum muda itu tidak boleh di sepelekan.

Sejauh ini dirinya melihat, bahwa Walikota Bekasi dan Dishub kota Bekasi tidak memiliki skala prioritas yang krusial dalam menentukan kebijakan, lebih terkesan kebijakan tersebut dikeluarkan selagi ada keuntungan yang di dapat oleh Walikota Bekasi.

BACA JUGA  Wakil Ketua DPRD Propinsi Banten Resmi Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Secara Aklamasi

Yasser MK juga mengaku, dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas perhubungan dan Kantor Walikota, salah satu tuntutannya meminta Kpala Dnas Perhubungan Kota Bekasi berhenti dari jabatannya.(rls)