KUTAI TIMUR,radarberingin.net – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur menyampaikan dukungan penuh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2025–2029 yang diajukan pemerintah daerah.
Dalam pandangan resminya pada sidang paripurna DPRD, Fraksi Demokrat menyebut dokumen tersebut telah disusun secara partisipatif, transparan, dan berbasis kajian ilmiah.
“Kami menilai penyusunan RPJMD ini melibatkan aktor-aktor strategis seperti masyarakat, akademisi, dan perangkat daerah. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif membangun perencanaan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Bachok Riandi yang membacakan pandangan fraksi pada sidang paripurna, Selasa (15/7/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat juga mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga akademik seperti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan OBM dalam proses penyusunan.
Pendekatan ini menurut Fraksi Demokrat, menjadikan RPJMD lebih dari sekadar dokumen administratif, melainkan produk ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan secara kebijakan.
Secara khusus, Fraksi Demokrat memberi apresiasi terhadap penetapan 50 program unggulan yang difokuskan dalam tiga pilar utama, yakni Desa Hebat, Kota Hebat, dan Pemerintahan Hebat.
Program-program ini dinilai memiliki daya dorong signifikan terhadap kesejahteraan rakyat apabila dijalankan secara konsisten.
Meski demikian, Fraksi Demokrat juga menyampaikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat arah implementasi. Salah satunya adalah dorongan agar seluruh program dijabarkan dalam indikator kinerja utama dan program yang lebih terukur, realistis, serta berbasis data mutakhir.
Selain itu, penajaman anggaran program berbasis urgensi wilayah dan dampak makro ekonomi daerah dinilai perlu dilakukan.
“Kami mendorong pemetaan prioritas pembangunan kecamatan, termasuk kawasan pesisir dan pedalaman, agar tercipta sinergi lintas sektor yang kuat,” ucap Bachok Riandi yang menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.
Dalam aspek ekonomi, Demokrat menekankan pentingnya mengakselerasi penguatan ekonomi lokal melalui optimalisasi aset daerah, koperasi, dan UMKM.
Pemerintah juga didorong menyusun data penerima manfaat program secara transparan dan terpadu, serta mendorong skema pembiayaan mikro dan pelatihan kewirausahaan berbasis desa.
Fraksi Demokrat juga menyerukan percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik hingga tingkat desa.
Tak hanya itu, isu lingkungan, tata kelola pertambangan, serta integrasi kebijakan perubahan iklim diminta lebih eksplisit masuk dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Kami mendorong pembentukan tim pemantau pelaksanaan RPJMD yang melibatkan multi-stakeholder, termasuk masyarakat sipil dan akademisi, serta publikasi rutin capaian program di media yang mudah diakses masyarakat,” paparnya.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Demokrat menyatakan siap mendukung pembahasan lanjutan RPJMD melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, dengan tetap menjunjung prinsip objektivitas dan kepentingan publik.
“RPJMD ini kami harapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tapi pedoman operasional pembangunan yang membumi, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Kutai Timur,” tutupnya.(PIK)
